Oleh : DEDI RIYADI
STAF BAGIAN HUMAS PEMKAB SUBANG
JL. DEWI SARTIKA NO. 2
TELP. (0260) 420718
HP. 08172399188
Untuk terlaksananya pesta demokrasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil
Bupati yang akan digelar Bulan Oktober mendatang, Pemerintah Kabupaten
Subang harus menyiapkan anggaran sebesar 23 milyar, bahkan sampai 30
milyar. Jumlah anggaran ini belum diperhitungkan bila pemilu mengalami
dua putaran. Kemungkinan ini bisa saja terjadi mengingat balon yang
bertarung lebih dari 3 pasangan. Saat ini telah tercatat 6 pasangan.
Sesuai Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah,
pasal 107 huruf 1 dan 2 menyebutkan bahwa "Jika tidak ada pasangan
calon yang memperoleh 30% lebih suara, maka harus dilakukan pilkada
putaran kedua yang diikuti dua pasangan calon yang memperoleh suara
terbanyak", maka kalau terjadi dua putaran, bukan tidak mungkin
anggaran pemilu akan membengkak, bisa menguras perolehan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Subang sebesar 50 milyar.
Jumlah anggaran yang tidak sedikit. Kalau boleh berandai-andai
bilamana anggaran sebesar itu digunakan untuk program pendidikan yaitu
sekolah gratis, sampai ke jenjang sekolah lanjutan (SLTA) dirasa cukup
memadai, atau bila dipergunakan untuk membuka lapangan kerja baru,
tentunya pengangguran dapat terserap. Minimal dapat mengurangi jumlah
angkatan kerja yang saat ini telah mencapai 30%, dan bila digunakan
untuk merehabilitasi rumah penduduk miskin, bisa jadi penduduk miskin
yang saat ini mencapai 130 ribu lebih dengan kondisi menempati tempat
tinggal yang tidak layak huni, kondisinya akan mengalami berubahan
memenuhi standar kesehatan, dapat juga anggaran tersebut dipergunakan
untuk membuka lahan pertanian baru, atau membantu para petani untuk
meningkatkan produksinya dengan pemberian bantuan pupuk dan
obat-obatan, boleh jadi gairah para petani akan meningkat dan masih
banyak kemungkinan-kemungkinan lainnya, yang dapat diperbuat dengan
anggaran sebesar tersebut, untuk dapat dimanfaatkan kepentingan
lainnya yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Untuk menyikapi persoalan sosial tersebut, nampak saat ini kurang
tepat untuk dibahas, terkadang cenderung kurang mendapat perhatian.
Bahkan kurang menarik untuk dibicarakan menjadi wacana publik.
Masalahnya saat ini dihadapkan pada masa-masa suksesi pergantian
kepemimpinan lima tahunan Baik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,
pemilihan anggota legislatif dan Pilkada Pemilu Umum Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Subang untuk periode Tahun 2008-2013. Jadi isu
politiklah dengan segala persoalannya telah menjadi momok yang paling
utama di negara demokrasi yang baru berjalan saat ini. Terbukti
persoalan politik nampak, hampir mendominasi lembaran berita di media
cetak dan elektronik, baik lokal, regional maupun nasional.
Pemilihan Umum secara langsung harus dilaksanakan, yang merupakan
konsekwensi, sebagai implementasi dari tuntutan reformasi. Semua tahu
bahwa dunia internasionalpun memandang dengan keberhasilan menggelar
pesta demokrasi pertama dalam Pemilihan Umum secara langsung Presiden
dan Wakil Presiden pada tahun 1999, Indonesia diakui sebagai negara
demokrasi terbesar. Pelaksanaan pemilu di Indonesia berjalan relatif
adil dan jujur, Indonesia telah melaksanakan kehidupan bepolitik
secara demokratis.
Tanggapan positif dari dunia internasional tersebut telah menjadi
suatu kebanggaan yang luar biasa. Namun kita maklumi bahwa terkadang
kebanggaan yang berlebihan akan menimbulkan rasa comfinden, yang dapat
dapat membutakan mata, hati dan pikiran. Persoalan lain yang tidak
kalah penting untuk mendapat perhatian bisa terlupakan. Dikwatirkan
kita tak mau peduli lagi akan kualitas pesta demokrasi itu sendiri,
dan beranggapan yang penting pesta demokrasi harus dijalani dan harus
dilaksanakan, walaupun harus ditebus dengan uang rakyat yang sangat
banyak. Padahal kepentingan lainnya yang sama-sama mempunyai tujuan
mulya dalam kehidupan berbangsa dan benegara dalam mewujudkan
masyarakat adil, makmur dan sejahtera secara merata merupakan esensi
dari persoalan bangsa saat ini terabaikan. Karena semua elit politik
baik dari kalangan birokrasi maupun incumbent yang menjadi balon,
larut kedalam persoalan politik untuk memperebutkan kursi kekuasaan.
Demi kepentingan terwujudnya pesta demokrasi, rakyat telah banyak
berkorban. Rakyat menyadari betul untuk terlaksananya sebuah pesta
demokrasi harus dibayar dengan sangat mahal. Rakyat sudah cukup
menderita. Rakyat rela bekerja sebagai buruh, pembantu rumah tangga
atau pekerjaan kasar lainnya di negeri orang, karena di negerinya
sendiri sulit mendapat pekerjaan, rakyat rela membayar biaya
pendidikan yang sangat tinggi untuk menyekolahkan anak-anaknya, rakyat
rela menjadi pengangguran atau pegawai tidak tetap karena minimnya
lapangan pekerjaan, rakyat rela menggarap sawah dan ladangnya, walau
pendapatannya tak sbanding dengan kucuran keringatnya, mengingat harga
pupuk dan obat-obatan harganya melambung tinggi, akan tetapi para
petani tetap konsisten untuk menjaga stabilitas pangan nasional,
bahkan rakyat rela untuk mempertahankan hidupnya ditengah-tengah
mahalnya semua harga bahan pokok. Itu semua dilakukan untuk
kepentingan terwujudnya sebuah pesta demokrasi.
Namun yang menjadi harapan rakyat. pesta demokrasi dapat menghasilkan
pemimpin yang dapat membawa kepentingan dan berkepihakan kepada
rakyat, serta mampu untuk membawa perubahan signifikan terhadap
kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang lebih baik, sejalan dengan
kehidupan berpolitik secara demokratis yang telah berjalan saat ini
dengan meningkatnya rasa kebersamaan, bukan sebaliknya, dengan
kehidupan demokrasi membawa keterpurukan kehidupan sosial dan ekonomi
masyarakat, dan dikwatirkan jalanannya kehidupan berpolitik saat ini
dapat menimbulkan keretakan persatuan dan kesatuan bangsa.
Keretakan persatuan dan kesatuan bangsa, bisa saja terjadi dan harus
diwaspadai, mengingat kondisi politik di Indonesia dengan beragam
macan partai politik (multipartai). Satu sama lainnya akan
berkompetisi untuk memenangkan pemilu. Kekawatiran harus ada dan
perlu diwaspadai kemungkinan terjadinya konflik yang dapat memecah
belah persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa
sangat diperlukan pada tatanan kehidupan berpolitik berdemokrasi,
seperti halnya negara besar Amerika Serikat sebagai biangnya
demokrasi, hanya dengan dua partai yang berlaga pada pesta demokrasi.
Dengan dua partai, rasa peratuan dan kesatuannya sangat dominan. Sudah
barang tentu dari segi anggaran tentu lebih efektip dan efesien.
Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting dalam
kehidupan berpolitik secara demokratis, manakala pemimpin yang
terpilih sangat membutuhkan dukungan dari semua komponen bangsa, dalam
melaksanakan program-programnya.
Sebagai tanggung jawab moral, hendaknya para elit politik, seluruh
lapisan masyarakat, semua elemen bangsa dan pemerintah, hendaknya
duduk bersama mencari solusi terbaik dan mempu mempersiapkan mekanisme
pemilu yang lebih efektif dan efesien dalam tatanan kehidupan
berpolitik demokrasi, sehingga tidak lagi ada kesan beragam atau
multipresepsi, seperti pemilu ini hanya menghabiskan anggaran negara
yang seharusnya dipergunakan untuk pembangunan disegala bidang secara
merata dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.
Dengan keberhasilan pelaksanaan pesta demokrasi dalam kehidupan
berpolitik secara demokratis ditunjang oleh keberhasilan meningkatkan
pembangunan di segala bidang, serta didukung dengan rasa persatuan dan
kesatuan bangsa yang kokoh dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, kelak dunia internasional bukan saja mengakui kehidupan
berpolitik saja, akan tetapi dunia internasional akan mengakui bahwa
"Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar dengan kehidupan
berpolitik secara demokratis, mampu meningkatkan kehidupan sosial dan
ekonomi masyarakat yang lebih maju". Amin
--
Humas Kab. Subang
Jl. Dewi Sartika No. 2 Subang
Jawa Barat Telp. 0260 420718
--
Humas Kab. Subang
Jl. Dewi Sartika No. 2 Subang
Jawa Barat Telp. 0260 420718
Tidak ada komentar:
Posting Komentar